PDIP Apresiasi Prabowo Subianto

Foto: Ahmad Basarah (Tsarina Maharani/detikcom)

Jakarta - Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menanggapi sikap politik yang disampaikan Ketum Gerindra Prabowo Subianto saat Rapimnas di Hambalang, Bogor. Basarah menyebut pokok pikiran Prabowo itu bisa dijadikan sebagai saran di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Jadi respons kami itu pertama, ucapkan terima kasih dan apresiasi pokok-pokok pikiran dari partai Gerindra yang disampaikan kepada capres dan cawapres terpilih Pak Jokowi dan Kyai Haji Ma'ruf Amin, tradisi untuk saling beri sumbang saran dan pemikiran ini sangat baik bagi peningkatan kualitas demokrasi kita dan sekaligus pematangan proses demokrasi kita," kata Basarah saat dihubungi, Rabu (16/10/2019).

Basarah mengatakan pokok pikiran itu relatif sama dengan visi misi rencana program pembangunan nasional. Menurutnya, pokok pikiran itu juga sudah ada di visi misi Jokowi yang nantinya akan ditetapkan jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional.

"Saya kira nggak ada hambatan Pak Jokowi untuk integrasikan pokok pikiran Partai Gerindra itu dalam visi misi dan program yang sebenarnya telah beliau daftarkan pada saat pendaftaran capres cawapres ke KPU RI yang lalu, sesuai ketentuan perundang-undangan, jika menang visi-misi dan program itu akan ditetapkan jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional," ucap Basarah.

Meski begitu, Basarah mengatakan visi misi yang akan dilakukan di pemerintahan Jokowi adalah visi misi presiden, bukan visi misi menteri atau orang lain. Selain itu, dia juga tidak bisa memastikan pernyataan sikap Prabowo bisa akomodir Gerindra masuk ke koalisi Jokowi.

Seperti diketahui Ketum Gerindra Prabowo Subianto telah menyampaikan sikap politiknya di Rapimnas Gerindra. Ada tiga sikap politik yang disampaikan Prabowo di hadapan para kadernya.

"Sikap politik pertama, Pak Prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan-energi, pertahanan dan keamanan yang kuat," kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, di sela rapimnas di kompleks Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).

Kedua, Prabowo mempersilakan Presiden Jokowi menggunakan konsep tersebut untuk lima tahun ke depan. Namun, bila tidak digunakan, kata Dahnil, Prabowo tetap akan bekerja sama untuk kepentingan NKRI.

Sikap politik ketiga, Prabowo memutuskan terus menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Caranya dengan terus memelihara silaturahmi dan komunikasi dengan semua pihak.

Source: PDIP Apresiasi Prabowo Subianto yang Sampaikan 3 Sikap Politik

PDIP Setuju PAN Berada di Oposisi

Foto: Ari Saputra/detikcom

Jakarta - Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari menilai Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menjadi faktor pertimbangan penting bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan apakah PAN bergabung di kabinet Presiden Jokowi atau tidak. PDIP sebagai pengusung Jokowi, setuju dengan hal itu.

Qodari menyebut ada beberapa faktor pertimbangan Jokowi jika mengajak PAN bergabung ke kabinet, yaitu, faktor pertama, Amien Rais yang masih memiliki jabatan di PAN sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN. Kemudian yang kedua, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan seringkali memiliki pandangan yang bersebrangan dengan Amien dalam menentukan sikap politik.

Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, setuju dengan pandangan Qodari. Ia menyebut PAN sebaiknya berada di barisan oposisi, dan tidak perlu masuk ke dalam kabinet Jokowi periode kedua.

"Jadi tidak produktif gitu lho kalau masuk dalam kabinet, karena nanti seperti 2 kaki kan, dan kita sudah punya pengalaman itu. Jadi menurutku Mas Qodari obyektif, karena melihat preseden yang lalu. Sepanjang melihat sikap Pak Amien Rais yang oposan, dan kuat sekali mempengaruhi parlemen, karena kan ditakuti tuh, walaupun Ketua Umum Mas Zul, tapi kan anggota DPR PAN bergayung sambut dengan Pak Amien Rais, daripada dengan Pak Zul," ujar Eva kepada wartawan, Rabu (16/10/2019) malam.

"Jadi nggak produktif (masuk ke dalam kabinet) menurutku, dan tiwas kikuk juga kan Pak Zul kalau anak buahnya kemudian ber-asimetris dengan beliau," imbuhnya.

Eva juga mengungkit saat Jokowi memberi jatah kursi menteri ke PAN yang saat itu dijabat Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), namun Amien terus mengkritik pemerintahan Jokowi. Menurut Eva, Amien juga memiliki peran penting di PAN dibanding Zulkifli.

"Sebetulnya kenapa Pak Jokowi ingin orang masuk kabinet, kan sebagai pembantu ya. Jadi seharusnya nggak ada oposisi ketika berani masuk ke dalam kabinet, tapi kan kasus PAN seperti periode lalu ketika mendapat 2 kursi, digasak terus-terusan sama Pak Amien Rais. Jadi, ini problem etika di dalam berkoalisi. Kalau Pak Zul selalu siap ya, tapi Pak Zul kan tidak berdaya terhadap Pak Amien Rais, sementara secara kultural Pak Amien kuat di dalam PAN," katanya.

Selain itu, Eva juga meminta sebaiknya PAN tetap berada di barisan oposisi. Jika PAN tetap ingin bergabung ke kabinet Jokowi-Ma'ruf, Eva meminta syarat ke Zulkifli yaitu mendispilnkan Amien agar tidak menganggu kerja Jokowi di periode kedua.

"Ya sekarang terantung Pak Zul, Pak Amien nggak mungkin lah melepas PAN, dan Pak Zul juga nggak mungkin bisa mendisplinkan Pak Amien. Jadi, sudah lah dikuatin aja di luar koalisi, dan kelak kalau situasi bisa berubah, bisa masuk dalam sini (koalisi Jokowi), tapi buktikan dulu kalau Pak Amien disiplin, partainya bisa ditertibkan oleh Pak Zul," tegas Eva.

Sebelumnya, Qodari menyampaikan pandangannya terkait pertemuan Ketum PAN Zulkifli dengan Presiden Jokowi di istana. Jokowi mengaku dalam pertemuan itu membahas tentang koalisi PAN.

Qodari lantas mengkritik Amien yang dinilai tak pernah akur dengan Jokowi. Amien juga kerap melontarkan pernyataan yang menyerang Jokowi dengan keras. Ia pernah menyebut Jokowi sebagai 'presiden bebek lumpuh', dan bahkan menuduh Jokowi berbohong.

"Amien Rais selalu tetap mengkritik pemerintahan Jokowi, dan ujung-ujungnya, siapa pun ketua umumnya, PAN ini selalu mengambil seolah-olah oposisinya Jokowi," ujar Qodari.

Hal ini dinilai Qodari menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Jokowi, dalam menimbang-nimbang apakah membuka pintu bagi PAN atau tidak.

(zap/maa)

Source: PDIP Setuju PAN Berada di Oposisi: Tak Produktif Jika di Kabinet Jokowi

Bukan Hal Tabu, PDIP Anggap Partai Oposisi Masuk Kabinet

Ahmad Basarah (Ari Saputra/detikcom)

PDIP menilai bergabungnya partai oposisi ke kabinet Joko Widodo bukanlah hal tabu. Hal itu pernah terjadi sebelumnya.

"Dengan demikian, kalau akhirnya salah satu partai di luar koalisi Indonesia Kerja masuk dalam kabinet Pak Jokowi, bukan satu hal yang tabu dalam sistem demokrasi kita, dan praktik demokrasi kita itu sudah pernah terjadi sebelumnya," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Rabu (16/10/2019).

Ia mencontohkan pada saat periode pertama Jokowi, banyak partai eks rivalnya bergabung ke koalisi. Misalnya Partai Golkar, PAN, dan PPP, sehingga bukan hal yang baru bila ada partai yang sebelumnya ada di luar koalisi mau bergabung.

"Jadi kalau hari ini juga terjadi partai di luar koalisi Indonesia Kerja bergabung di pemerintahan Jokowi, bukan suatu hal yang baru dalam sistem demokrasi kita," kata Basarah.

Meski begitu, dia menyerahkan keputusan mau menerima atau tidak tambahan parpol lain ke dalam koalisi kepada Jokowi. Begitu pula soal pembagian kursi menteri, dia menilai hal tersebut sebagai hak prerogatif Presiden.

"Standing PDI Perjuangan menyerahkan keputusan politik mengenai komposisi kabinet dari Kabinet Indonesia Kerja jilid dua ini kepada wewenang prerogatif Pak Jokowi. Baik dalam menentukan kabinet maupun dalam menentukan apakah akan melibatkan atau tidak melibatkan partai partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja. Sepenuhnya kami serahkan kepada wewenang prerogatif Pak Jokowi selaku presiden terpilih," ujarnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi memang bertemu dengan ketum parpol di luar koalisi. Jokowi di antaranya bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Source: PDIP Anggap Partai Oposisi Masuk Kabinet Bukan Hal Tabu

Ini Alasan Jokowi Tak Larang Unjuk Rasa

Ilustrasi. Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di depan Gedung DPR RI.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok masyarakat saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, telah dijamin konstitusi.

“Yang namanya demo dijamin konstitusi,” tegas Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menerima pimpinan MPR RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10) siang.

Soal adanya larangan kepolisian terhadap kemungkinan aksi unjuk rasa pasa saat pelantikan, Presiden mempersilakan wartawan untuk menanyakannya kepada Kapolri. Jadi tidak ada perintah untuk melarang?,” tanya wartawan.  

“Tidak ada,” tegas Presiden Jokowi. Untuk Kekhidmatan Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap masyarakat tidak melakukan aksi unjuk rasa pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10) mendatang.

“MPR sangat berkepentingan acara ini berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. Makanya kami imbau kepada adik mahasiswa pada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan,” kata Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo. Ketua MPR RI itu mengingatkan, bahwa suksesnya acara pelantikan presiden akan memberi pesan positif bagi dunia internasional.

“Itu juga akan membantu perekonomian kita, dan dengan perekonomian yang baik maka itu sama dengan membantu target kita semua,” jelas Bamsoet.

Soure: Ini Alasan Mengapa Presiden Jokowi Tak Larang Unjuk Rasa

Demokrasi Pancasila Tak Mengenal Oposisi

Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Foto: Gesuri.id/ Elva Nurrul Prastiwi.

PDI Perjuangan mengungkapkan demokrasi Pancasila adalah gotong royong, maka dari itu tidak mengenal adanya oposisi dalam pemerintahan.

"Yang kita kenal adalah fungsi check and balance yang ada di dalam sistem pemerintahan kita, dimana DPR di dalam tubuhnya melekat fungsi pengawasan," ungkap Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

Jadi, lanjut Basarah, fungsi pengawasan ini janganlah diartikan dalam perspektif oposisi sebagaimana yang dipraktekkan dalam sistem demokrasi liberal parlementer di mana dulu tahun 45 sampai 59 Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal parlementer yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pembangunan nasional pada waktu itu tidak berjalan.

"Oleh karena itu ketika kita kembali pada demokrasi Pancasila maka prinsip demokrasi Pancasila itu adalah gotong royong. Sehingga oposisi di dalam blocking politik di dalam sistem politika itu hanya terjadi saat Pilpres," jelasnya.

Bunyi UUD pasal 6A ayat 2 mengatakan calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum dimulai.

"Jadi gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon hanya saat Pemilu Presiden, selesai Pemilu maka selesai sudah blok-blok itu," ujar Basarah.

"Dengan demikian, jika akhirnya salah satu partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masuk dalam kabinet Pak Jokowi, bukan satu hal yanh tabu dalam sistem demokrasi kita dan praktek demokrasi kita itu sudsh pernah terjadi sebelumnya," lanjutnya.

Bahkan, lanjut Basarah, di pemerintahan Jokowi yang pertama banyak partai partai politik yang dulu adalah koalisi merah putih seperti Golkar kemudian PPP, PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Jadi kalau hari ini juga terjadi partai di luar KIK bergabung di pemerintahan Jokowi bukan suatu hal yang baru dalam sistem demokrasi kita," ucapnya.

Lebih lanjut Basarah menekankan bahwa PDI Perjuangan menyerahkan keputusan politik mengenai komposisi kabinet KIK jilid dua ini kepada wewenang prerogatif Jokowi.

"Baik dalam menentukan kabinet maupun dalam menentukan apakah akan melibatkan atau tidak melibatkan partai partai politik di luar koalisi indonesia kerja. Sepenuhnya kami serahkan kepada wewenang prerogatif pak jokowi selaku presiden terpilih," tandasnya.

Source: Basarah: Demokrasi Pancasila Tak Mengenal Oposisi

Seperti Apakah Keinginan Jokowi Saat Pelantikan Nanti? Berikut Tutur Jokowi

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kelima kanan) dan wakil pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Pada pertemuan tersebut Ketua MPR memberikan kepada Presiden undangan pelantikan presiden-wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang yang akan dilaksanakan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pelantikan dirinya dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 akan berlangsung dengan sederhana dan hikmat.

"Tadi Napak Ketua MPR beserta seluruh pimpinan MPR menyampaikan undangan untuk pelantikan 20 Oktober mendatang, saya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja tetapi juga tanpa mengurangi kehikmatan dan keagungan acara itu," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai bertemu dengan 10 orang pimpinan MPR di Istana Merdeka.

Kesepuluh pimpinan MPR tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar) bersama para wakil Ketua MPR: Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra), Lestari Moerdijat (Fraksi Partai Nasdem), Jazilul Fawaid (Fraksi PKB), Syarif Hasan (Fraksi Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), Zulkifli Hasan (Fraksi PAN), Arsul Sani (Fraksi PPP), dan Fadel Muhammad (DPD).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Karena ini acara MPR, kami sangat berkepentingan bahwa acara ini berlangsung dengan hikmat tanpa gangguan apa pun. Makanya, kami imbau adik-adik mahasiswa, seluruh masyarakat Indonesia agar ikut menjaga kehikmatan," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Bambang mengatakan bahwa kesuksesan acara pelantikan tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

"Ini akan memberikan pesan positif kepada dunia internasional dan itu akan membantu perekonomian kita," katanya.

Dengan ekonomi yang baik, lanjut dia,  sama dengan membantu rakyat.

"Jadi, pesannya jelas bahwa kami di MPR ingin acara ini berlangsung hikmat dan agung sebagaimana disampaikan Bapak Presiden," kata Bambang.

Menurut Bambang, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat juga telah mengonfirmasi kehadirannya dalam acara pelantikan tersebut.

Ia menambahkan bahwa hampir seluruh negara ASEAN, negara tetangga confirm hadir, termasuk Perdana Menteri Australia.

"Mudah-mudahan kepala-kepala negara, kepala pemerintahan, utusan khusus seluruh negara-negara maju, Cina mengutus wakil perdana menteri, beberapa negara konfirmasi. Akan tetapi, untuk pastinya silakan cek kepada Menteri Luar Negeri," kata Bambang.

Demi menjaga keamanan dan ketertiban acara serta banyaknya tamu negara yang hadir, kata dia, pengamanan acara akan diperketat.

"Pengamanan ketat pasti karena sesuai dengan protap yang dimiliki pihak keamanan, yaitu Polri maupun TNI, pengamanan tamu-tamu negara kita dijamin begitu menginjakkan kaki di Tanah Air kita dan kembali ke tanah mereka selamat," tegas Bambang.

Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019—2024 akan dilakukan pada hari Minggu (20/10) pukul 14.30 WIB di Gedung MPR RI.

Rencana pelantikan itu mundur dari jadwal semula yang akan dilakukan pukul 10.00 WIB dengan alasan memberikan waktu pada umat Kristiani serta umat agama lain agar bisa beribadah pada Minggu pagi. Selain itu, bagi masyarakat yang ingin berolahraga di car free day (CFD).

Polri pun bersiaga mengamankan jalannya pada pelantikan presiden dengan menyiagakan 27.000u personel gabungan TNI/Polri.

MPR pada hari Selasa (15/10) sudah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Intelijen Nasional Zulkifli Lubis, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Negara guna memastikan seluruh persiapan.

Source: Presiden Jokowi Inginkan Pelantikan yang Sederhana

Jawa Tengah Dijadikan Penyangga Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat beraudiensi dengan Deputi Perencanaan BKPM, Ikmal Lukman di Semarang, Senin (16/9).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadikan Jawa Tengah sebagai rujukan utama kepada 11 perusahaan yang bakal relokasi dari China. Targetnya sebelum akhir tahun proses relokasi tersebut bisa selesai dan segera melakukan produksi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pada tiga lokasi seperti Kendal, Pemalang dan Sukoharjo yang telah ditunjuk BKPM tersebut telah difokuskan untuk pengembangan industri. Bahkan Kendal juga disiapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus setelah memiliki Kawasan Industri Kendal. Untuk itu Jawa Tengah bakal tancap gas untuk dunia industri.

“Jawa Tengah memang didorong untuk gas pol. Karena dijadikan penyangga utama pertumbuhan ekonomi nasional. Maka PMDN dan PMA kita dorong,” bebernya saat beraudiensi dengan Deputi Perencanaan BKPM, Ikmal Lukman di Semarang, Senin (16/9).

Meski saat ini industri yang berkembang di Jawa Tengah masih di sektor tekstil dan turunannya termasuk furnitur, namun tidak menutup kemungkinan bagi industri lain untuk masuk. Khusus untuk menyikapi relokasi perusahaan China tersebut pihaknya bakal menyiapkan cluster-cluster wilayah.

“Salah satu kekuatan di Jawa Tengah tekstil dan turunan tekstil, makanan dan minuman, dan furnitur. Nanti kita buat great. Kalau berkenan, jika BKPM ke China kawan-kawan bupati diajak biar langsung paparan dan bisa deal,” tandas gubernur.

Sementara itu, Ikmal Lukman mengatakan terdapat 11 perusahaan China yang kemungkinan besar akan relokasi menyusul 33 perusahaan yang telah angkat kaki dari negeri Tirai Bambu sebagai imbas dari perang dagang antara China dan Amerika.

“Kita tidak mau kehilangan momentum ini lagi setekah tidak satupun dari 33 perusahaan yang masuk ke Indonesia. Maka ini kita siap-siap agar kesempatan ini tidak terlepas lagi,” katanya.

Sebagian besar dari 11 perusahaan tersebut, kata Ikmal bergerak di bidang furnitur. Setelah melakukan mapping di beberapa wilayah, BKPM memutuskan wilayah yang paling cocok untuk menerima relokasi tersebut adalah Jawa Tengah. Namun dia belum bisa membocorkan berapa total investasi yang bakal masuk.

“Jateng ini kan sentra industri mebel nasional dengan kontribusi 80 persen. Kita mencari lokasi tepat untuk relokasi. Untuk relokasi ini salah satu parameter utamanya adalah ketersediaan lahan,” ujarnya.

Menurut Ikmal, Kendal, Pemalang dan Sukoharjo merupakan daerah paling potensial. Dia mengatakan hal-hal mendasar seperti lahan dan infrastruktur di daerah tersebut bisa jadi daya tarik tersendiri.

“Infrastruktur dasar, listrik dan jalan. Jalur transportasi logistik sangat baik. Mereka kan itu permintaannya. Awal Oktober BKPM berkunjung ke sentra industri furnitur China. Setelah mendapat kepastian di Jawa Tengah, November akan bertemu dengan presiden dan Desember harapannya sudah terealisasi,” tutur Ikmal.

Ingin Datangkan Rektor Asing; Entar Presiden Jokowi antek asing?

Presiden Jokowi saat menghadiri Forum Titik Temu dengan tema 'Kerja Sama Multikultural Untuk Persatuan dan Keadilan' di Double Tree Hotel, Cikini, Rabu (18/9).

Presiden Jokowi menyayangkan rencana pemerintah yang ingin mendatangkan rektor asing di perguruan tinggi di Indonesia, malahan langsung dianggap sebagai antek asing.

"Di sini, baru ide gagasan ada 4.700 akademi politeknis, universitas perguruan tinggi, saya ngomong-ngomong dikit gimana kalau kita pakai tiga universitas kita atau politeknik atau akademi pakai rektor asing, ntar belum baru bicara seperti itu sudah langsung Presiden Jokowi antek asing," ujar Jokowi disambut tepuk tangan, dilansir dari suara.com, Rabu (18/9).

Karena itu, menurut Jokowi kunci keberhasilan yang diterapkan di UEA tidak mudah diterapkan di Indonesia.

"Visi raja UEA yang juga sangat tegas ingin menjadikan UEA ibu kota toleransi dunia. Saya tanya kunci mereka maju, tapi ternyata tidak mudah diterapkan di negara kita karena hal-hal yang saya sampaikan antek-antek tadi," Jokowi mencontohkan.

Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat menghadiri Forum Titik Temu dengan tema 'Kerja Sama Multikultural Untuk Persatuan dan Keadilan' di Double Tree Hotel, Cikini, Rabu.

Dalam sambutannya, Jokowi menceritakan keberhasilan negara Uni Emirat Arab yang kini menjadi ikon kemajuan dunia. Pasalnya 40 tahun lalu, UEA merupakan negara tertinggal dibanding Indonesia.

Menurut Jokowi, salah satu kunci utama keberhasilan Uni Emirat Arab bukanlah sumber daya alam, melainkan keterbukaan dan toleransi.

"Saya yakin bukan yang utama, dan hal SDA (Sumber Daya Alam) Indonesia lebih kaya dibanding SDA, mereka punya minyak, kita juga punya, kita punya hutan dan kayu, kita punya tambang mineral batubara, lahan subur, kita punya. Menurut saya salah satu kunci utamanya keterbukaan dan toleransi," ujar Jokowi.

Source: Jokowi: Ingin Datangkan Rektor Asing Malah Dibilang Antek