PDIP Apresiasi Prabowo Subianto

Foto: Ahmad Basarah (Tsarina Maharani/detikcom)

Jakarta - Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menanggapi sikap politik yang disampaikan Ketum Gerindra Prabowo Subianto saat Rapimnas di Hambalang, Bogor. Basarah menyebut pokok pikiran Prabowo itu bisa dijadikan sebagai saran di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Jadi respons kami itu pertama, ucapkan terima kasih dan apresiasi pokok-pokok pikiran dari partai Gerindra yang disampaikan kepada capres dan cawapres terpilih Pak Jokowi dan Kyai Haji Ma'ruf Amin, tradisi untuk saling beri sumbang saran dan pemikiran ini sangat baik bagi peningkatan kualitas demokrasi kita dan sekaligus pematangan proses demokrasi kita," kata Basarah saat dihubungi, Rabu (16/10/2019).

Basarah mengatakan pokok pikiran itu relatif sama dengan visi misi rencana program pembangunan nasional. Menurutnya, pokok pikiran itu juga sudah ada di visi misi Jokowi yang nantinya akan ditetapkan jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional.

"Saya kira nggak ada hambatan Pak Jokowi untuk integrasikan pokok pikiran Partai Gerindra itu dalam visi misi dan program yang sebenarnya telah beliau daftarkan pada saat pendaftaran capres cawapres ke KPU RI yang lalu, sesuai ketentuan perundang-undangan, jika menang visi-misi dan program itu akan ditetapkan jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional," ucap Basarah.

Meski begitu, Basarah mengatakan visi misi yang akan dilakukan di pemerintahan Jokowi adalah visi misi presiden, bukan visi misi menteri atau orang lain. Selain itu, dia juga tidak bisa memastikan pernyataan sikap Prabowo bisa akomodir Gerindra masuk ke koalisi Jokowi.

Seperti diketahui Ketum Gerindra Prabowo Subianto telah menyampaikan sikap politiknya di Rapimnas Gerindra. Ada tiga sikap politik yang disampaikan Prabowo di hadapan para kadernya.

"Sikap politik pertama, Pak Prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan-energi, pertahanan dan keamanan yang kuat," kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, di sela rapimnas di kompleks Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).

Kedua, Prabowo mempersilakan Presiden Jokowi menggunakan konsep tersebut untuk lima tahun ke depan. Namun, bila tidak digunakan, kata Dahnil, Prabowo tetap akan bekerja sama untuk kepentingan NKRI.

Sikap politik ketiga, Prabowo memutuskan terus menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Caranya dengan terus memelihara silaturahmi dan komunikasi dengan semua pihak.

Source: PDIP Apresiasi Prabowo Subianto yang Sampaikan 3 Sikap Politik

PDIP Setuju PAN Berada di Oposisi

Foto: Ari Saputra/detikcom

Jakarta - Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari menilai Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menjadi faktor pertimbangan penting bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan apakah PAN bergabung di kabinet Presiden Jokowi atau tidak. PDIP sebagai pengusung Jokowi, setuju dengan hal itu.

Qodari menyebut ada beberapa faktor pertimbangan Jokowi jika mengajak PAN bergabung ke kabinet, yaitu, faktor pertama, Amien Rais yang masih memiliki jabatan di PAN sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN. Kemudian yang kedua, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan seringkali memiliki pandangan yang bersebrangan dengan Amien dalam menentukan sikap politik.

Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, setuju dengan pandangan Qodari. Ia menyebut PAN sebaiknya berada di barisan oposisi, dan tidak perlu masuk ke dalam kabinet Jokowi periode kedua.

"Jadi tidak produktif gitu lho kalau masuk dalam kabinet, karena nanti seperti 2 kaki kan, dan kita sudah punya pengalaman itu. Jadi menurutku Mas Qodari obyektif, karena melihat preseden yang lalu. Sepanjang melihat sikap Pak Amien Rais yang oposan, dan kuat sekali mempengaruhi parlemen, karena kan ditakuti tuh, walaupun Ketua Umum Mas Zul, tapi kan anggota DPR PAN bergayung sambut dengan Pak Amien Rais, daripada dengan Pak Zul," ujar Eva kepada wartawan, Rabu (16/10/2019) malam.

"Jadi nggak produktif (masuk ke dalam kabinet) menurutku, dan tiwas kikuk juga kan Pak Zul kalau anak buahnya kemudian ber-asimetris dengan beliau," imbuhnya.

Eva juga mengungkit saat Jokowi memberi jatah kursi menteri ke PAN yang saat itu dijabat Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), namun Amien terus mengkritik pemerintahan Jokowi. Menurut Eva, Amien juga memiliki peran penting di PAN dibanding Zulkifli.

"Sebetulnya kenapa Pak Jokowi ingin orang masuk kabinet, kan sebagai pembantu ya. Jadi seharusnya nggak ada oposisi ketika berani masuk ke dalam kabinet, tapi kan kasus PAN seperti periode lalu ketika mendapat 2 kursi, digasak terus-terusan sama Pak Amien Rais. Jadi, ini problem etika di dalam berkoalisi. Kalau Pak Zul selalu siap ya, tapi Pak Zul kan tidak berdaya terhadap Pak Amien Rais, sementara secara kultural Pak Amien kuat di dalam PAN," katanya.

Selain itu, Eva juga meminta sebaiknya PAN tetap berada di barisan oposisi. Jika PAN tetap ingin bergabung ke kabinet Jokowi-Ma'ruf, Eva meminta syarat ke Zulkifli yaitu mendispilnkan Amien agar tidak menganggu kerja Jokowi di periode kedua.

"Ya sekarang terantung Pak Zul, Pak Amien nggak mungkin lah melepas PAN, dan Pak Zul juga nggak mungkin bisa mendisplinkan Pak Amien. Jadi, sudah lah dikuatin aja di luar koalisi, dan kelak kalau situasi bisa berubah, bisa masuk dalam sini (koalisi Jokowi), tapi buktikan dulu kalau Pak Amien disiplin, partainya bisa ditertibkan oleh Pak Zul," tegas Eva.

Sebelumnya, Qodari menyampaikan pandangannya terkait pertemuan Ketum PAN Zulkifli dengan Presiden Jokowi di istana. Jokowi mengaku dalam pertemuan itu membahas tentang koalisi PAN.

Qodari lantas mengkritik Amien yang dinilai tak pernah akur dengan Jokowi. Amien juga kerap melontarkan pernyataan yang menyerang Jokowi dengan keras. Ia pernah menyebut Jokowi sebagai 'presiden bebek lumpuh', dan bahkan menuduh Jokowi berbohong.

"Amien Rais selalu tetap mengkritik pemerintahan Jokowi, dan ujung-ujungnya, siapa pun ketua umumnya, PAN ini selalu mengambil seolah-olah oposisinya Jokowi," ujar Qodari.

Hal ini dinilai Qodari menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Jokowi, dalam menimbang-nimbang apakah membuka pintu bagi PAN atau tidak.

(zap/maa)

Source: PDIP Setuju PAN Berada di Oposisi: Tak Produktif Jika di Kabinet Jokowi

Ini Alasan Jokowi Tak Larang Unjuk Rasa

Ilustrasi. Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di depan Gedung DPR RI.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok masyarakat saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, telah dijamin konstitusi.

“Yang namanya demo dijamin konstitusi,” tegas Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menerima pimpinan MPR RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10) siang.

Soal adanya larangan kepolisian terhadap kemungkinan aksi unjuk rasa pasa saat pelantikan, Presiden mempersilakan wartawan untuk menanyakannya kepada Kapolri. Jadi tidak ada perintah untuk melarang?,” tanya wartawan.  

“Tidak ada,” tegas Presiden Jokowi. Untuk Kekhidmatan Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap masyarakat tidak melakukan aksi unjuk rasa pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10) mendatang.

“MPR sangat berkepentingan acara ini berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. Makanya kami imbau kepada adik mahasiswa pada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan,” kata Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo. Ketua MPR RI itu mengingatkan, bahwa suksesnya acara pelantikan presiden akan memberi pesan positif bagi dunia internasional.

“Itu juga akan membantu perekonomian kita, dan dengan perekonomian yang baik maka itu sama dengan membantu target kita semua,” jelas Bamsoet.

Soure: Ini Alasan Mengapa Presiden Jokowi Tak Larang Unjuk Rasa